Bombana, Tim Humas Satpol — Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Cipayung Plus Bombana berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Bombana pada Senin (18/05/2026) mulai pukul 11.00 WITA hingga selesai. Kegiatan tersebut mendapat pengamanan dari personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana bersama aparat Kepolisian guna memastikan situasi tetap aman dan tertib.
Aksi yang dikoordinir oleh Juswiwing tersebut diikuti sekitar 30 orang massa aksi dengan bentuk kegiatan berupa orasi penyampaian aspirasi. Dalam pelaksanaannya, massa aksi menggunakan alat peraga berupa 6 unit kendaraan roda dua, selebaran, serta 1 unit kendaraan roda empat yang difungsikan sebagai mobil sound system.
Sekitar pukul 11.15 WITA, massa aksi tiba di Kantor DPRD Kabupaten Bombana dan langsung melakukan orasi secara bergantian. Dalam tuntutannya, Aliansi Cipayung Plus Bombana mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dinilai merugikan masyarakat serta bertentangan dengan nilai keadilan dan demokrasi.
Beberapa poin tuntutan yang disampaikan antara lain evaluasi pembangunan kolam renang anak dan GOR, penataan alun-alun, parkiran dan ruang terbuka hijau (RTH), pembangunan lanjutan bypass, peningkatan jalan, pembangunan atap lapangan futsal dan Lapangan Arifai, hingga permintaan penjelasan secara menyeluruh terkait skema pembayaran utang daerah sebesar Rp210 miliar.
Selain itu, massa aksi juga meminta pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan wacana pinjaman daerah secara transparan dan bertanggung jawab serta mendesak anggota DPRD Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi kinerja Bupati Bombana agar lebih fokus dalam mengurus daerah.
Pada pukul 12.00 WITA, massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, S.P., di aula Kantor DPRD Kabupaten Bombana. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pihak legislatif akan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka terkait berbagai proyek pembangunan yang menjadi tuntutan massa aksi.
Selain itu, DPRD juga akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Terkait utang daerah sebesar Rp210 miliar, DPRD berkomitmen meminta pemerintah daerah menjelaskan secara transparan mengenai sumber pembiayaan, mekanisme pembayaran, serta dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah.
Menanggapi penyampaian tersebut, pihak mahasiswa kembali menegaskan agar DPRD Kabupaten Bombana melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Bupati Bombana dan menyampaikan kepada kepala daerah untuk lebih fokus dalam mengurus Kabupaten Bombana.
Kegiatan unjuk rasa berakhir pada pukul 13.15 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif bersama aparat Kepolisian guna menjaga ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
“Personel Satpol PP bersama aparat Kepolisian melaksanakan pengamanan secara maksimal agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya. (HUMAS_SATPOL)
